Partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di desa merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola desa yang baik dan demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di desa serta beberapa peraturan yang menjadi rujukannya.
“Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di desa:”
1. Legitimasi dan Kepercayaan masyarakat:
Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan produk hukum, mereka cenderung merasa memiliki dan mendukung peraturan tersebut. Hal ini meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang akan dibuat.
2. Akurasi dan Relevansi terhadap permasalahan aktual:
Partisipasi masyarakat memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih akurat dan relevan tentang kondisi dan kebutuhan desa. Ini memastikan bahwa produk hukum yang disusun benar-benar mencerminkan situasi di lapangan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas:
Proses yang terbuka dan partisipatif meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini juga memaksa para pembuat kebijakan untuk lebih akuntabel karena mereka harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pemikiran mereka di hadapan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat:
Melibatkan masyarakat dalam penyusunan produk hukum merupakan bentuk pemberdayaan yang mendorong kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan warga desa. Ini membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan desa.
6. Pengurangan Konflik:
Partisipasi masyarakat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik sejak awal dengan memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan kepentingan untuk didiskusikan dan dipertimbangkan. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari.
7. Inovasi dan Solusi Lokal:
Masyarakat seringkali memiliki solusi kreatif dan inovatif yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan lokal mereka. Partisipasi memungkinkan pemanfaatan pengetahuan lokal ini dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Agar partisipasi masyarakat dapat di implementasikan dengan efektif, beberapa langkah penting yang harus diambil antara lain:
1. Sosialisasi dan Edukasi:
Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam penyusunan produk hukum dan bagaimana prosesnya berjalan.
2. Konsultasi dan Diskusi Terbuka:
Mengadakan pertemuan-pertemuan terbuka, musyawarah desa, dan forum konsultasi di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan masukan mereka dengan bebas tanpa tekanan dan intmidasi.
3. Penggunaan Teknologi:
Memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform daring lainnya untuk menjangkau lebih banyak anggota masyarakat dan memfasilitasi partisipasi yang lebih luas.
4. Transparansi Proses:
Memastikan bahwa seluruh proses penyusunan produk hukum dilakukan secara transparan, dengan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Feedback dan Tindak Lanjut:
Mengumpulkan masukan masyarakat dan memberikan umpan balik tentang bagaimana masukan tersebut digunakan atau dipertimbangkan dalam penyusunan produk hukum.
Beberapa peraturan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di desa di Indonesia antara lain:1
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Undang-Undang ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Pasal 68 menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi dan turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa, termasuk pentingnya konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
3. PermendesPDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa;
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa sebagai forum utama partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, termasuk dalam penyusunan produk hukum desa.
Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah:
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di desa adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat, produk hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa, serta memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan di masyarakat. Peraturan-peraturan yang ada memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari proses penyusunan peraturan di desa. Sehingga dapat mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
