Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) adalah salahsatu kementrian yang mengatur desa, tidak sedikit desa yang belum tahu apa saja yang di atur oleh kementrian ini, di sini saya mencoba menyampaikan apa saja yang harusnya ada di desa jika desa tersebut dengan tertib menjalankan permendagri sesuai permendagri yang sudah di keluarkan, berikut bisa menjadi acuan apabila […]
Regulasi Turunan Dari Permendagri Tingkat Desa Read More »
Kelembagaan BPD dan LKD memiliki peran kunci dalam membentuk visi dan implementasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui kolaborasi yang kokoh dan penuh kesadaran terhadap tanggung jawab bersama, mereka bukan hanya menjadi penyalur pembangunan fisik, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan memperkuat peran dan kapasitas
Peran Sinergis BPD dan LKD dalam Pembangunan di Desa Read More »
Televisi Republik Indonesia (TVRI) telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dikenal dengan dedikasinya untuk menyajikan program-program berkualitas dan edukatif, TVRI tidak hanya menjadi media informasi dan hiburan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran sosial dan budaya. Salah satu inisiatif terbaru yang menggambarkan komitmen TVRI terhadap masyarakat adalah melalui Program Penyiaran
Publika TVRI Kaltim bersama P3PD, menuju Desa Berkemajuan dan Mandiri Read More »
Tata kelola yang baik dalam Pemerintahan dan Kelembagaan desa tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, tetapi juga melibatkan proses yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Untuk memastikan tujuan ini tercapai, menjadi penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang efektif. M&E bukan hanya sekadar alat kontrol dan pengawasan, tetapi
Monitoring dan Evaluasi Sebagai Alat Ukur Keberhasilan Read More »
Aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Namun, sayangnya, masih ada celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Berikut beberapa celah korupsi yang bisa dilakukan oleh aparatur desa: Proses Perencanaan: Mark-up anggaran: melalui penggelembungan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa. Pengadaan fiktif: Mencantumkan kegiatan fiktif dalam anggaran desa. Penyalahgunaan anggaran: Penggunaan anggaran desa
4 Proses yang berpotensi korupsi bagi Aparatur Desa Read More »
Kemampuan untuk mengelola keluhan masyarakat dengan efektif adalah salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Pelayanan yang baik tidak hanya tentang memberikan produk atau layanan berkualitas, tetapi juga tentang bagaimana menangani keluhan yang mungkin muncul. Berikut adalah panduan praktis tentang cara mengelola keluhan masyarakat dengan efektif. Dengarkan dengan Seksama Yang mengajukan keluhan biasanya
6 Cara Hendel Permasalahan/Keluhan Masyarakat Read More »
This is a post content. Below is an embedded webpage:
Database P3DP Kaltim Read More »
Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Keberhasilan sebuah desa dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki sangat tergantung pada kualitas aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di dalamnya. Untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam perilaku dan kinerja aparatur serta kelembagaan pemerintahan desa, peran dari Tenaga Ahli Specialist sebagai
Peraturan desa di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yang memiliki fungsi dan tujuan berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara peraturan desa, peraturan kepala desa, surat keputusan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa beserta peraturan rujukannya. Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala
Pada tanggal 21 Juni 2024, bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, melalui Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Tehnis Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024, dengan nmengambil tema “Penguatan Sinergitas Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Untuk Mewujudkan Desa Maju dan Mandiri“Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian